Regulasi Drone: PM 163 Tahun 2015 (Bagian C dan D)
Pada pertengahan tahun 2017, AeroGeosurvey sempat membahas mengenai salah satu peraturan menteri yang mengatur mengenai pengoperasian drone di Indonesia yaitu PM 163 Tahun 2015, khususnya bagian umum serta aturan operasi. Pada artikel ini, kami akan melanjutkan pembahasan mengenai peraturan menteri tersebut yang mencakup Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil (PKPS) Bagian 107 tentang Sistem Pesawat Udara Kecil Tanpa Awak sebagai lampirannya, salah satunya adalah mengenai sertifikasi pilot drone.
PKPS Bagian 107 ini terdiri dari 4 bagian yaitu:
- Bagian A: Umum
- Bagian B: Aturan Operasi
- Bagian C: Sertifikasi Operator
- Bagian D: Registrasi & Identifikasi Pesawat
Melanjutkan artikel sebelumnya, artikel ini hanya akan membahas bagian C dan D saja. Beberapa hal penting dari bagian tersebut yang perlu diketahui oleh operator drone antara lain:
PKPS Bagian 107 mensyaratkan bahwa operator yang diberikan wewenang untuk mengoperasikan drone harus tersertifikasi oleh Direktorat Kelaikudaraan dan Pengoperasian Pesawat Terbang, yang mekanisme sertifikasinya diatur melalui Sub-Bagian C Sertifikasi Pilot Drone.
Di bagian awal, dibahas beberapa poin mengenai pengaruh alkohol serta obat-obatan terlarang terhadap kegiatan penerbangan. Kemudian, dijelaskan juga mengenai syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti proses sertifikasi pilot drone.
Kemudian, dijelaskan juga bahwa salah satu syarat untuk mengikuti proses sertifikasi pilot drone adalah dengan lulus initial aeronautical knowledge test atau ujian pengetahuan aeronautika awal. Materi yang diujikan juga lengkap dijelaskan pada Pasal 107.73
Perlu dipahami bahwa untuk mendapatkan sertifikat operator drone tersebut, bukan kelihaian operatorlah yang dinilai, melainkan pemahamannya terhadap pengetahuan aeronautika dasar yang berhubungan erat dengan pengoperasian drone.
Untuk melakukan pendaftaran proses sertifikasi pilot drone, pengajuan ditujukan kepada DKPPU, atau pihak-pihak yang telah diberikan wewenang untuk melakukannya. Aplikan juga harus mengisi form pendaftaran sertifikasi serta melengkapi dokumen identitas yang diperlukan seperti KTP dan bukti keikutsertaan asuransi.
Selanjutnya, pada Sub-Bagian D, dijelaskan mengenai proses pendaftaran atau registrasi identifikasi drone. Pada dasarnya, seluruh drone yang digunakan untuk operasi penerbangan WAJIB TERDAFTAR di Kementerian Perhubungan melalui DKPPU, serta masing-masing drone akan memiliki tanda identifikasi seperti plat nomor kendaraan bermotor.
Di bagian awal, dijelaskan mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi jika ingin mendaftarkan drone ke DKPPU. Kemudian, dijelaskan juga secara rinci mengenai aturan dan batasan tanda identifikasi yang wajib digunakan.
Kemudian, untuk melakukan proses pendaftaran, digunakan form DAAO Form 47-11. DKPPU juga memiliki hak untuk melakukan inspeksi atas kondisi drone, ataupun mengajukan permohonan uji coba apabila diperlukan.
Dengan sudah cukup jelasnya mekanisme sertifikasi pilot drone serta registrasi identifikasi drone oleh Kementerian Perhubungan, diharapkan seluruh pelaku industri dapat mengacu pada mekanisme tersebut, sehingga seluruh operasi penerbangan drone yang aman, nyaman, serta bertanggung jawab dapat dicapai.
